BLITAR - Ketua DPRD Kabupaten Blitar ingatkan Bupati agar visi-misi program kuliah gratis dijalankan, jangan hanya wacana. Karena pada saat kampanye Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah pernah berjanji untuk pendidikan gratis dari TK sampai Pengurusan Tinggi dan saat ini setelah menjabat sebagai Bupati Blitar dan program tersebut seharusnya sudah berjalan pada tahun 2022 .
Pihaknya mendengar bahwa program beasiswa untuk kuliah hanya untuk siswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri saja. Ini mungkin berbeda dengan janji kuliah gratis, yang di terjemahkan masyarakat bisa di perguruan tinggi negeri atau swasta .
"Program pendidikan kuliah gratis punya tujuan yang mulia dan seperti keinginan masyarakat Kabupaten Blitar. Oleh sebab itu kita mengingatkan agar program ini segera bisa di jalankan, " kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, Kamis (10/02/2022).
Kedepannya untuk perbaikan program ini bisa menerima saran dan masukan dari berbagai fihak. Kalau Bupati mensyaratkan bahwa kuliahnya harus di negeri ya silahkan.
"Tapi menurut saya jalan dulu itu lebih baik, daripada lama berwacana tapi tidak jalan-jalan. Kalaupun ada kelemahan dari program itu, adalah satu bagian dari evaluasi, tapi terpenting keberanian mengeksekusi tidak sekedar wacana, ” ungkap Suwito
Masih kata Suwito, bila nanti program sudah berjalan akan diberikan evaluasi, apakah kekurangan secara anggarannya, mungkin bisa diberikan tambahan. Tetapi sayangnya APBD Kabupaten Blitar masih mempunyai keterbatasan.
"Sebab tidak hanya bidang pendidikan, bidang lain seperti infrastruktur, kesejahteraan ekonomi, sosial dan lainnya juga membutuhkan sokongan dari APBD. Bupati bisa duduk bersama untuk merumuskan program yang inovatif dan kreatif, " jlentrehnya.
Diharapkan dengan anggaran APBD yang tidak terlalu besar ini bisa mencakup untuk memenuhi segala bidang, aspek pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pihak DPRD banyak mendengar aspirasi dari berbagai pihak yang mengeluh, terkait berbagai bidang.
Makanya perlu dikomunikasikan, disinkronkan mana yang memang penting dan mendesak untuk disegerakan. Sedangkan untuk saat ini yang mendesak adalah bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi, untuk bidang pembangunan itu di padat karyakan.
"Kalau seperti ini akan mengena semua, orang dapat bekerja, ekonomi dapat pulih kembali serta dapat membangun daerah jadi semua tercakup. Inilah yang disebut inovasi daerah, ” pungkasnya. (*)